Anggaran IKN 2025 Rp5,04 Triliun, Bagaimana Progresnya?
lintaskisah.net – Anggaran IKN 2025 Efisiensi atau Tantangan Baru? Pemerintah terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan anggaran sebesar Rp5,04 triliun pada tahun 2025. Langkah efisiensi anggaran ini mendapat apresiasi, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas proyek tersebut.
”Baca Juga: Diskon Tarif Listrik 50% Masih Berlaku? Cek Faktanya!“
Anggota DPR, Bambang Haryo Soekartono, menilai efisiensi ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali proyek yang telah menyerap anggaran besar sejak ditetapkan. Ia menyoroti berbagai tantangan, terutama aksesibilitas masyarakat ke ibu kota baru.
Saat ini, mayoritas penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Setiap hari, sekitar lima juta orang bepergian ke Jakarta untuk kepentingan pemerintahan dan bisnis. Masyarakat bisa menggunakan berbagai moda transportasi, seperti kendaraan pribadi, transportasi umum, serta perjalanan laut dan udara.
Namun, jika aktivitas pemerintahan berpindah ke IKN, hanya transportasi udara dan laut yang bisa digunakan. Kapasitas moda ini masih terbatas, sehingga biaya perjalanan meningkat drastis. Jika satu juta orang harus terbang ke IKN setiap hari dengan tarif Rp1,5 juta per tiket, maka biaya perjalanan pulang-pergi mencapai Rp3 triliun per hari. Dalam setahun, anggaran transportasi bisa mencapai Rp1.095 triliun, jumlah yang sangat besar dibandingkan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Bambang Haryo juga menyoroti keterbatasan infrastruktur bandara di IKN dan kota-kota penunjangnya. Bandara di IKN hanya mampu menampung 600 orang per hari, sementara Bandara Balikpapan dapat menampung 15 juta penumpang per tahun atau sekitar 41.100 orang per hari.
Dibandingkan dengan jumlah calon penumpang yang diperkirakan mencapai 1,5 juta orang per hari, kapasitas ini jauh dari cukup. Selain itu, jumlah pesawat di Indonesia hanya sekitar 480 unit, dengan kapasitas rata-rata 150 kursi per pesawat. Jika seluruh armada pesawat difokuskan untuk penerbangan Jakarta-IKN, jumlah penumpang yang bisa diakomodasi hanya 72.000 orang per hari.
Dengan keterbatasan infrastruktur ini, perpindahan aktivitas pemerintahan ke IKN berpotensi menimbulkan kemacetan transportasi dan lonjakan biaya perjalanan bagi masyarakat.
Dari perspektif ekonomi, Bambang Haryo menilai bahwa pembangunan IKN bisa menjadi pemborosan anggaran negara jika tidak dirancang dengan baik. Selain itu, perpindahan penuh ke IKN juga berisiko meningkatkan beban masyarakat yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mengakses layanan pemerintahan.
Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan IKN sebagai pusat pemerintahan kedua, bukan sebagai pengganti Jakarta. Dengan konsep ini, Jakarta tetap berfungsi sebagai pusat pemerintahan utama, sementara IKN bisa melayani wilayah Indonesia bagian timur.
Bambang juga mengingatkan bahwa proyek ini perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan manfaatnya bagi masyarakat luas. Jika tidak, perpindahan ibu kota justru bisa menciptakan tantangan baru bagi efisiensi anggaran dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp5,04 triliun untuk pembangunan IKN pada 2025. Namun, berbagai tantangan seperti biaya transportasi tinggi dan keterbatasan infrastruktur perlu menjadi perhatian utama.
”Baca Juga: Jadwal MotoGP Thailand 2025: Tanggal & Jam Tayang Lengkap“
Evaluasi lebih lanjut diperlukan agar pembangunan IKN benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa membebani anggaran negara dan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih strategis, IKN bisa menjadi solusi, bukan sekadar proyek yang membebani ekonomi nasional.
