lintaskisah.net – Erick Thohir: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan pendapat akhir Presiden Prabowo Subianto mengenai revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/2/2025). Pada sidang ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN menjadi undang-undang.
”Baca Juga: Gadai Emas di Pegadaian Kini Bisa Dapat Goldback“
Erick menegaskan bahwa pengesahan ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing global. Dalam kesempatan tersebut, Erick menyampaikan arah kebijakan pemerintah terkait BUMN untuk memperkuat peran perusahaan negara dalam pembangunan ekonomi nasional.
“Kami melihat BUMN sebagai aset strategis negara yang memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, BUMN harus terus bertransformasi menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan kompetitif,” ujar Erick di Gedung DPR.
Dalam rangka mempercepat transformasi BUMN, pemerintah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Erick menjelaskan bahwa Danantara akan mengelola operasional BUMN dan mengoptimalkan dividen untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
“Danantara akan membantu pengelolaan BUMN, termasuk dalam optimalisasi dividen. Ini menjadi langkah strategis dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah dicanangkan Presiden Prabowo,” kata Erick.
Selain itu, Erick menegaskan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). BUMN perlu terus melakukan inovasi, meningkatkan efisiensi, dan menguasai teknologi agar dapat bersaing secara global.
Pembentukan BPI Danantara merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ekonomi Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah ingin menciptakan sinergi antara negara, BUMN, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun fondasi ekonomi yang kokoh.
“Kolaborasi antara pemerintah dan BUMN akan memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Ini akan memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” jelas Erick.
Dengan kehadiran Danantara, pemerintah berharap pengelolaan BUMN menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian nasional.
Beberapa poin penting yang diatur dalam revisi Undang-Undang BUMN meliputi:
Pemerintah yakin bahwa pengesahan undang-undang ini akan semakin memperkuat peran BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong transformasi BUMN agar lebih kompetitif dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional. Dengan dukungan dari Danantara, BUMN diharapkan dapat lebih fokus dalam menjalankan bisnisnya serta meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
“Pemerintah berkomitmen menjadikan BUMN sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Dengan transformasi ini, kami yakin Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” tutup Erick.
”Baca Juga: Pak Prabowo Akan Atur Harga LPG 3 Kg agar Lebih Terjangkau“
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan mendorong Indonesia menuju era baru sebagai negara dengan ekonomi yang kuat dan berdaya saing global.