Anggaran Bansos Pemerintah Tegaskan Prioritas Tidak Dipotong

lintaskisah.net  – Anggaran Bansos: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan memotong dana bantuan sosial (bansos).

”Baca Juga: Nasib Bansos Pasca Instruksi Efisiensi Anggaran Pak Presiden“

Pemerintah Tegaskan Anggaran Bansos Tak Dipotong, Tetap Prioritas

“Kami tegaskan tidak ada pemotongan anggaran bansos. Efisiensi justru meningkatkan kinerja program,” ujarnya pada Selasa (11/2/2025).

Dukungan Penuh terhadap Efisiensi

Seluruh kementerian di bawah Kemenko PM siap menyesuaikan kebijakan dan mendukung instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah. Cak Imin menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk optimalisasi penggunaan dana tanpa mengorbankan program prioritas.

Bansos Lebih Tepat Sasaran dengan Data Terpadu

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa penggunaan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) akan meningkatkan akurasi penyaluran bansos. DTSEN menggabungkan tiga database utama: DTKS, Regsosek, dan P3KE. Pemerintah juga menguji silang data ini dengan informasi kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri untuk meminimalisir kesalahan.

“Presiden Prabowo meminta kami bekerja dengan data akurat. Selama tiga bulan terakhir, kami fokus menyempurnakan DTSEN,” kata Gus Ipul. Data ini akan diperbarui setiap tiga bulan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan validitasnya.

Penyaluran Dana Langsung ke Penerima

Kementerian Sosial menyalurkan bansos senilai Rp75 triliun per tahun melalui transfer tunai langsung ke rekening penerima. Program seperti PKH dan BPNT menjadi prioritas. “Dana cair via bank Himbara dan PT Pos untuk memastikan tepat waktu,” jelas Gus Ipul.

Mengatasi Masalah Data Sebelumnya  dari Anggaran Bansos

Gus Ipul mengakui bahwa sebelumnya banyak lembaga memiliki data bansos berbeda, sehingga menimbulkan tumpang tindih di kalangan masyarakat Indonesia. Instruksi Presiden Prabowo untuk menggunakan DTSEN bertujuan mengatasi masalah ini. “Dengan data terpadu, bansos salah sasaran bisa diminimalisir,” tegasnya.

”Baca Juga: Eks Pegawai PT Timah Wenny Myzon Ungkap Korupsi Rp160 M“

Pemerintah akan mengatur penggunaan DTSEN melalui instruksi presiden. Data ini bersifat dinamis, sehingga pembaruan berkala menjadi kunci menjaga relevansi informasi.